Penolakan PKS terhadap Inu Kencana

Syaefudin Simon

Siapa kenal Nurmahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, atau Tifatul Sembiring sebelum mereka memimpin PKS? Mereka baru dikenal dan menjadi tokoh popular setelah PKS mengusungnya. PKS tampaknya cenderung menghindari hal yang sebaliknya: mendompleng popularitas tokoh-tokoh luar untuk mempopulerkan partai.

Berbagai media pekan lalu memberitakan bahwa Inu Kencana Syafiie, mantan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang melamar untuk menjadi calon legislator ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditolak. Membaca penolakan lamaran PKS di berbagai media, sejumlah petinggi partai politik langsung menawari Inu untuk menjadi calon legislator "nomor peci" (dulu nomor jadi). Bahkan menurut situs berita Inilah.com, setelah ditolak PKS, Inu dilamar 11 partai politik. Dengan kehadiran tokoh sepopuler Inu, secara logika partai-partai yang mengusungnya niscaya akan populer dan, dampaknya, perolehan suara partai dalam Pemilu 2009 akan terdongkrak.

Logika di atas hampir 100 persen diterima oleh partai-partai "konvensional" yang akan berlaga dalam Pemilu 2009 nanti. Popularitas seseorang menjadi jaminan untuk diterima sebagai calon legislator. Bahkan sejumlah partai seperti PAN, PKB, dan PDIP berburu calon legislator populer atau selebriti, seperti dari kalangan artis, tokoh agama, penulis, pebisnis, intelektual, dan lembaga swadaya masyarakat.

Barangkali itulah sebabnya Inu cukup pede melamar PKS. Tapi sayang, PKS punya pandangan yang berbeda dengan partai-partai lain.

Logika partai kader
Sebagai partai kader, PKS punya logika yang berbeda dengan partai-partai lain, seperti PBB, PKB, dan PDIP. Bagi PKS, ketokohan dan popularitas seseorang bukan sesuatu yang amat penting. PKS mengandalkan jalannya mesin partai dari "energi kader". Karena itu, ketokohan, popularitas, dan kekayaan seseorang bukanlah faktor utama dalam menentukan calon legislator baik di DPR maupun DPRD.

Bahkan, lebih jauh lagi, karena pengkaderan PKS berbasis Islam, justru PKS menghindari orang-orang yang thoma' (tidak ikhlas) dan ujub (pamer) untuk dipilih sebagai calon legislator. Sebab, orang-orang yang thoma' dan ujub dalam pandangan Islam adalah orang-orang buruk dan tidak akan bisa memegang amanah.

Bagi PKS yang partai kader, suara kader jauh lebih berharga ketimbang popularitas dan ketokohan seseorang. Bahkan ketokohan dan popularitas seseorang, menurut sumber di PKS, bisa berakibat buruk terhadap "mekanisme sistemik dari bekerjanya mesin kader PKS".

Dari pandangan seperti itulah kita bisa melihat bagaimana cara berpikir dan berlogika orang-orang PKS. PKS, misalnya, berani menampilkan Ahmad Heryawan dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat, padahal Ahmad Heryawan "bukan siapa-siapa" dibanding tokoh-tokoh semacam Agum dan Danny Setiawan di Jawa Barat. Terpilihnya Heryawan membuktikan bahwa kendaraan bermesin kader PKS ternyata mampu bekerja dengan baik, siapa pun pengendaranya. Hal ini, misalnya, tidak hanya terbukti pada pilkada Jawa Barat, tapi juga NTB, Sumatera Utara, dan DKI.

Dalam pilkada DKI, misalnya, PKS berani mengusung Adang Daradjatun, tokoh yang kurang dikenal massa Jakarta sebelumnya, dibanding Sarwono Kusumaatmadja, Rano Karno, dan lainnya yang saat itu berharap dipilih jadi calon gubernur oleh partai politik. Meskipun demikian, Adang, yang sebelumnya kurang popular, berkat energi kader PKS, perolehan suaranya hanya berselisih sedikit dibanding gubernur terpilih Fauzi Bowo, yang didukung oleh semua partai kecuali PKS.

Dari fenomena itulah, terlihat kenapa PKS tampaknya tidak pernah tergiur oleh ketokohan dan popularitas seseorang untuk dijadikan calon legislator. Bagi PKS, yang terpenting adalah bagaimana penilaian kader terhadap "calon-calon"-nya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam kaitan dengan ini, PKS punya mekanisme tersendiri untuk menempatkan kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif, dan mekanisme ini dibangun atas kesepakatan kader dan pimpinan. PKS, kata Wahyudin Munawir, salah seorang anggota DPR RI dari PKS, lebih percaya kepada sistem ketimbang ketokohan seseorang.

Siapa kenal Nurmahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, atau Tifatul Sembiring sebelum mereka memimpin PKS? Mereka baru dikenal dan menjadi tokoh popular setelah PKS mengusungnya. PKS tampaknya cenderung menghindari hal yang sebaliknya: mendompleng popularitas tokoh-tokoh luar untuk mempopulerkan partai.

Dari gambaran di atas, bisa dipahami kenapa PKS tidak terlalu merespons lamaran Inu Kencana. Kader dan pimpinan PKS tentu saja mengetahui kepopuleran dan kebaikan nama Inu. Tapi itu tidak berarti DPP PKS bisa mengubah kesepakatan atau ketetapan yang telah diputuskan partai hanya karena lamaran Inu. Hal ini berbeda dengan partai-partai lain.

Tak sedikit pemimpin partai yang seakan menjadi "godfather"--bisa mengatur penempatan calon legislator, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, sesuai dengan keinginannya atau keinginan segelintir orang tanpa perlu memutuskannya dalam rapat partai. Ini terbukti dari banyaknya partai yang dengan senang hati menerima dan menghargai "kutu loncat" dan menempatkan sang kutu loncat pada posisi yang terhormat di partai.

Mereka, para kutu loncat itu, dihargai karena faktor ketokohan, popularitas, dan finansialnya. Hal-hal seperti inilah yang sering kadang merusak nama partai di kemudian hari. Sejumlah anggota legislatif yang tertangkap KPK karena kasus suap, misalnya, banyak di antaranya para kutu loncat.

Tentu saja sebagai partai berbasis kader, PKS punya kelemahan dibanding partai berbasis massa. PKS sulit menjadi partai besar seperti halnya Golkar dan PDIP yang berideologi pluralis dan menggunakan cara "pragmatis" untuk membesarkan partai. Meskipun demikian, di saat partai-partai lain tergerus kredibilitasnya oleh skandal korupsi dan seks, kehadiran PKS sebagai partai kader, memberikan nuansa baru.

Dengan kuatnya sistem pengkaderan di PKS yang berasaskan Islam, partai ini sangat tajam penciumannya terhadap gelagat buruk kader-kadernya, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Itulah yang menyebabkan PKS relatif bersih dari isu-isu miring, karena sistem dan mekanisme partai mampu mengeliminasi gejala dan indikasi buruk yang muncul pada kader-kadernya.

Saat ini, di saat bangsa Indonesia rindu pada pembangunan sistem yang bersih dari korupsi, bukan tidak mungkin masyarakat, termasuk yang nonmuslim, cenderung bersimpati kepada PKS pada pemilu mendatang, karena tertarik kepada pembangunan sistem pengkaderan dan mekanisme early warning-nya terhadap korupsi. Namun, jika sekali saja PKS gagal menjaga kredibilitasnya di masyarakat, partai kader ini pun akan ambruk dan hanya menjadi cemoohan orang. Semoga hal terakhir ini tidak akan terjadi!*

Syaefudin Simon,mahasiswa Program Magister Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta

Sumber : Pks Pusat
baca selanjutnya..

573 Caleg PKS Insya Allah Bebas Dari Korupsi

“Setiap caleg yang didaftarkan telah melewati dua tahap seleksi yang kuat. Pertama seleksi moral, dan kedua seleksi kompetensi.” Ujar Anis Matta di gedung KPU siang tadi (19/8).

PK-Sejahtera Online: Hari ini PKS menyerahkan daftar calon legislatif untuk DPR Pusat pada pukul 12.00 WIB. Daftar Caleg diserahkan oleh Sekjen, sekaligus ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Anis Matta, dan diterima oleh anggota KPU Syamsul Bahri. Daftar caleg tersebut terdiri dari 373 Laki-laki dan 200 perempuan (34,9%). Sekitar 80% berusia 30-45 tahun. Anis Matta menyerahkan 12.033 berkas dokumen dari 573 caleg yang didaftarkan yang dikemas dalam dua belas kotak plastik besar.

Turut mendampingi sekjen, hadir pula para wakil sekjen, para ketua wilda, ketua Badan Humas DPP PKS, Mabruri, Ketua Bidang Pembinaan Kader, Ahmad Zainudin, dan ketua bidang Pembinaan Pemuda, Ahmad Faradis.

Ketika ditanyakan tentang caleg dari kalangan artis, Mardani mengatakan bahwa bagi PKS, selain popularitas, aspek lain yang lebih penting sebagai prioritas adalah kualitas dan kompetensi caleg.“Setiap caleg yang didaftarkan telah melewati dua tahap seleksi yang kuat. Pertama seleksi moral, dan kedua seleksi kompetensi. insya Allah bebas dari korupsi” jelas Anis Matta.

Selain memenuhi syarat yang diminta KPU, caleg PKS juga wajib menandatangani JANJI SETIA yang terdiri dari 5 poin. Diantaranya menjaga integritas moral, menghindari pendapatan yang haram atau syubhat, tidak melakukan korupsi dan melakukan pola hidup sederhana.

sumber : pks pusat

baca selanjutnya..

Survei CSIS: Terbukti, Pendukung PKS Loyal

PDIP, Golkar dan PKS Teratas
Jakarta, Meski tergolong partai baru namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata memiliki massa pendukung paling loyal. Loyalitas pendukung PKS jauh mengungguli pemilih Partai Golkar, PDIP, dan PPP.
Hasil penelitian yang diungkap Center for Strategic and International Studies (CSIS) cukup mengejutkan mengingat PKS baru lahir pada era reformasi 1998. Dalam pemilu pertama 1999, PKS yang dulu masih bernama Partai Keadilan (PK) bahkan sempat tidak lolos ET sehingga harus berganti nama menjadi PKS.
Menurut CSIS, dari 3.000 responden yang disurvei pada pertengahan Mei 2008 ditemukan fakta bahwa sebanyak 75,4 persen pemilih yang pada pemilu 2004 lalu memilih PKS, menyatakan akan kembali memilih PKS pada Pemilu 2009.
Angka berbeda ditemukan ketika responden dari partai besar lain ditanya pertanyaan serupa. Hanya 61 persen pemilih Partai Golkar yang akan kembali memilih partai pimpinan Jusuf Kalla ini pada pemilu 2009. Lebih parah lagi adalah loyalitas pemilih PDIP. Tercatat hanya 55,1 persen responden yang akan memilih partai Banteng Mencereng ini.Namun loyalitas ketiga partai itu masih lebih baik ketimbang PPP, PAN, dan Partai Demokrat (PD). Ketiga partai ini memiliki basis pendukung yang relatif lebih lemah.
“Dukungan terhadap PPP dan PAN akan turun drastis karena banyak pendukungnya pindah ke PKS. Begitu juga dengan Partai Demokrat karena hanya menjadi fenomena sesaat,” ungkap CSIS.
CSIS juga menemukan sebanyak 30 persen responden belum menentukan pilihan dalam pemilu 2009. Sementara 6,1 persen respon menyatakan akan memilih partai-partai lain. “Sekitar 35 persen calon pemilih yang merupakan pemilih tahun 2004 berencana menetapkan pilihan pastinya pada hari pemungutan suara Pemilu 2009,” kata CSIS.
Survei CSIS ini dilakukan pada pertengahan Mei 2008 terhadap 3.000 responden yang tersebar di 13 provinsi yang memiliki total 85 persen jumlah penduduk Indonesia dan mewakili sekitar 76 persen kursi di DPR RI.CSIS menggunakan metode survei wawancara dan tatap muka langsung. Untuk penentuan sampel, CSIS melakukan kombinasi multi-stage purposive sampling dan random sampling dengan margin of errors sebesar plus minus 1,79 persen.

Sumber : pks jatim

baca selanjutnya..

Kader PKS Dipenjara, Ungkap Korupsi Pengadaan Buku Rp 1,6 Miliar

Sejak pukul 19.15 Jumat malam lalu, politisi PKS itu resmi menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas II A Malabero. Dia ''diantar'' Kasi Pidum Kejari Bengkulu Fauzi SH dan Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu yang juga menjadi jaksa penuntut umum kasusnya, Agus Irawan.

BENGKULU

Ironi terjadi di dunia hukum Bengkulu. Ketua DPRD Kota Bengkulu Ahmad Zarkasi SP yang mengungkap dugaan korupsi proyek pengadaan buku Diknas malah dijebloskan ke penjara.

Hukuman tersebut harus diterima setelah dia dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Atas tindakannya itu, dia divonis bersalah dengan hukuman satu bulan penjara.

Sedangkan laporan korupsi yang disampaikan tidak jelas penyelidikannya. 'Mengapa bukan kasus korupsinya yang diusut dulu. Jika tidak terbukti, baru pencemaran nama baiknya yang diperiksa,' sesalnya, sesaat sebelum eksekusi putusan pengadilan atas dirinya kemarin.

Sejak pukul 19.15 Jumat malam lalu, politisi PKS itu resmi menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas II A Malabero. Dia 'diantar' Kasi Pidum Kejari Bengkulu Fauzi SH dan Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu yang juga menjadi jaksa penuntut umum kasusnya, Agus Irawan.

Selama proses eksekusi tersebut, Zarkasi terlihat tenang dan banyak tersenyum. Dia menyalami puluhan kader PKS yang ikut mengantar ke lapas.

Insiden kecil terjadi saat Zarkasi hendak dinaikkan ke mobil tahanan kejaksaan. Ban kiri depan mobil yang diparkir di depan rumah dinas Zarkasi tiba-tiba meletus. 'Ini bukan kesengajaan. Mungkin pertanda Zarkasi tidak boleh dieksekusi,' kata anggota DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran.

Setiba di lapas, puluhan kader PKS menyambut Zarkasi dengan bentangan spanduk. 'Ketua DPRD mengungkap kasus korupsi Rp 1,6 M justru dipenjara, di mana keadilan itu.'

Sebelum eksekusi, Zarkasi sempat mendatangi kantor kejaksaan sekitar pukul 10.30. Masih dengan berpakaian dinas anggota dewan, dia menemui Fauzi di ruang Kajari Effendi Harahap SH.

Saat itu sebenarnya sudah beredar informasi bahwa eksekusi terhadap Zarkasi segera dilaksanakan. Namun, tembusan putusan MA belum sampai ke PN Bengkulu.

Karena belum ada kejelasan, Zarkasi pun meninggalkan kejaksaan untuk salat Jumat. Dia bahkan sempat menghadiri sebuah acara di GOR Sawah Lebar. Setelah ada kepastian soal putusan MA, kejaksaan pun berniat menjemput Zarkasi di rumah dinasnya sore itu juga.

Sebelum menuju lapas, Zarkasi sempat mengadakan jumpa pers. Sambil memegang Alquran, bapak delapan anak itu mengungkapkan kekecewaannya atas sikap aparat hukum Bengkulu.

Menurut dia, aparat hukum Bengkulu dan juga di Indonesia pada umumnya belum memihak kepada kebenaran. Banyak kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan negara tidak tertangani sampai tuntas.

'Kita sama-sama tahu, belum lama ini terdengar aparat penegak hukum menyidik kasus dugaan korupsi dalam jumlah besar. Namun nyatanya, hingga kini belum ada yang berlanjut ke persidangan. Tersangkanya masih duduk santai di rumah,' katanya.

Dia menduga, kejadian yang dialami itu adalah bagian dari risiko politik yang harus dihadapi. Itu, tegasnya, tidak akan mengubah sikap dan perjuangannya. 'Selama menurut saya dan agama saya itu benar, saya akan terus memperjuangkannya. Tidak ada di dalam kamus saya, kapok dalam menegakkan kebenaran," tandasnya.

Sikap tegas Zarkasi tersebut mendapat dukungan istrinya, Eko Sulistyawati. Perempuan itu sudah siap menghadapi berbagai risiko yang dialami sang suami. Baginya, Zarkasi adalah pejuang bagi keluarga dan warga Kota Bengkulu.

Demikian juga dengan anak pertama mereka, Roidah, yang masih menempuh pendidikan di SMP. Dia mengaku tidak malu ayahnya dipenjara. 'Kenapa malu? Bapak kan enggak korupsi," katanya.

Kasus tersebut berawal ketika Zarkasi masih menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu 2002 lalu. Dia mengkritisi anggaran ganda dalam pengadaan buku Diknas Pemkot Bengkulu.

Merasa tersinggung, Wali Kota Chalik melaporkan Zarkasi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kejaksaan ternyata lebih memperhatikan laporan Chalik daripada laporan Zarkasi.

Kasus pencemaran nama baik pun diproses terlebih dahulu, sementara dugaan korupsi diabaikan. Meski belakangan BPK menjelaskan ada dugaan penyimpangan dana dalam proyek tersebut sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam sidang pertama di PN Bengkulu 2006 lalu, Zarkasi divonis lima bulan penjara. Pengadilan tinggi menerima banding Zarkasi dan mengurangi hukumannya menjadi satu bulan.

Masih tidak terima, Zarkasi pun mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya, MA memperkuat putusan PT Bengkulu. Eksekusi pun dilakukan Jumat malam lalu. Soal dugaan korupsi? Tidak ada kejelasan penyidikannya meski BPK sudah menengarai adanya kemungkinan tersebut. (lid/jpnn/ruk)


Sumber: JawaPos
Pengirim: Mohammad Yusuf

baca selanjutnya..

Koalisi PDIP-PKS Paling Kuat

Tifatul: Visi Tak Sejalan, Mega Sudah di Atas 50 Tahun

JawaPos-JAKARTA - Meski jarang dipublikasikan, sejumlah partai politik kini mulai menghitung kekuatan koalisi pasca Pemilu 2009. Beberapa studi terakhir menemukan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kekuatan paling ideal dalam membangun pemerintahan.
Hasil penelitian tersebut dikemukakan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam sebuah diskusi publik PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda di Jakarta kemarin (19/6).
Dia memaparkan, PKS menyadari bahwa pada 2009 belum mampu menjadi partai yang mendapat suara mayoritas (single majority). ”Dan, riset terakhir, PDIP dan PKS paling kuat kalau membentuk koalisi,” ujar Tifatul.
Sistem pemilu dengan multipartai sederhana seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini dinilai tidak mungkin menciptakan single majority. Menurut Tifatul, mozaik kebhinekaan kekuatan parpol sangat cair. ”Indonesia tak lagi ‘kuning’,” katanya. Parta-partai papan atas dan tengah saling berbagi kekuatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Tifatul memprediksi, dalam Pemilu 2009 tidak akan ada partai yang meraih suara di atas 25 persen.
Namun, visi PKS tentang calon presiden ideal di 2009 tak segaris dengan PDIP. Tifatul menegaskan, calon presiden ideal harus dari kalangan muda. ”Kita butuh presiden balita, bawah lima puluh tahun,” cetusnya. Pernyataan tersebut berbeda dengan keputusan PDIP yang akan kembali mengusung Megawati Soekarnoputri untuk bertarung pada Pemilu 2009.
Tifatul mengatakan, permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks. Karena itu, seorang calon presiden harus mempunyai pemikiran segar dan matang untuk menemukan solusi atas kesulitan bangsa. ”Dia harus tahu what dan how-nya. Yang pasti, permasalahan ini tidak bisa diatasi dengan iklan di tv, main film, dan nyanyi-nyanyi,” sindir Tifatul.
Menanggapi pendapat Tifatul, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) PDIP Budiman Sudjatmiko melihat peluang koalisi masih sangat terbuka. Menurut dia, sebuah koalisi yang kuat bisa terbangun atas dasar kesamaan visi. Karena itu, sebelum membentuk sebuah koalisi, partai politik harus berani membedah visi misi masing-masing. ”Apakah program partai sesuai dengan ideologi partai,” tambahnya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadhina Yudhi Latief juga sepakat bahwa koalisi PDIP-PKS sangat ideal untuk membentuk pemerintahan. ”Kalau dua partai ini bersekutu, saya rasa, bisa menyelesaikan semuanya,” tandasnya. Meski ideologi kedua partai tersebut bertolak belakang, lanjut Yudhi, jika ditemukan formulasinya, justru bisa saling melengkapi.
Yudhi berpendapat, sebagai bagian dari mozaik sebuah bangsa partai politik boleh membawa bendera perjuangan ideologinya. Tapi, ketika sudah masuk pada tataran kepentingan bangsa, partai politik harus rela melepaskan ego kelompoknya. ”PKS boleh membawa suara Islam. Tapi, ketika nanti menjadi penguasa, dia harus berbicara permasalahan nasional,” katanya. (cak/mk)

sumber : pks pusat n jatim

dicopy oleh simpatisan PKS Ponorogo

baca selanjutnya..

Nomer 5 Untuk Karsa

sumber : PKS Jatim
dicopy oleh : Simpatisan PKS Ponorogo

baca selanjutnya..