Sabtu, Juni 21, 2008

Koalisi PDIP-PKS Paling Kuat

Tifatul: Visi Tak Sejalan, Mega Sudah di Atas 50 Tahun
JawaPos-JAKARTA - Meski jarang dipublikasikan, sejumlah partai politik kini mulai menghitung kekuatan koalisi pasca Pemilu 2009. Beberapa studi terakhir menemukan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kekuatan paling ideal dalam membangun pemerintahan.
Hasil penelitian tersebut dikemukakan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam sebuah diskusi publik PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda di Jakarta kemarin (19/6).
Dia memaparkan, PKS menyadari bahwa pada 2009 belum mampu menjadi partai yang mendapat suara mayoritas (single majority). ”Dan, riset terakhir, PDIP dan PKS paling kuat kalau membentuk koalisi,” ujar Tifatul.
Sistem pemilu dengan multipartai sederhana seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini dinilai tidak mungkin menciptakan single majority. Menurut Tifatul, mozaik kebhinekaan kekuatan parpol sangat cair. ”Indonesia tak lagi ‘kuning’,” katanya. Parta-partai papan atas dan tengah saling berbagi kekuatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Tifatul memprediksi, dalam Pemilu 2009 tidak akan ada partai yang meraih suara di atas 25 persen.
Namun, visi PKS tentang calon presiden ideal di 2009 tak segaris dengan PDIP. Tifatul menegaskan, calon presiden ideal harus dari kalangan muda. ”Kita butuh presiden balita, bawah lima puluh tahun,” cetusnya. Pernyataan tersebut berbeda dengan keputusan PDIP yang akan kembali mengusung Megawati Soekarnoputri untuk bertarung pada Pemilu 2009.
Tifatul mengatakan, permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks. Karena itu, seorang calon presiden harus mempunyai pemikiran segar dan matang untuk menemukan solusi atas kesulitan bangsa. ”Dia harus tahu what dan how-nya. Yang pasti, permasalahan ini tidak bisa diatasi dengan iklan di tv, main film, dan nyanyi-nyanyi,” sindir Tifatul.
Menanggapi pendapat Tifatul, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) PDIP Budiman Sudjatmiko melihat peluang koalisi masih sangat terbuka. Menurut dia, sebuah koalisi yang kuat bisa terbangun atas dasar kesamaan visi. Karena itu, sebelum membentuk sebuah koalisi, partai politik harus berani membedah visi misi masing-masing. ”Apakah program partai sesuai dengan ideologi partai,” tambahnya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadhina Yudhi Latief juga sepakat bahwa koalisi PDIP-PKS sangat ideal untuk membentuk pemerintahan. ”Kalau dua partai ini bersekutu, saya rasa, bisa menyelesaikan semuanya,” tandasnya. Meski ideologi kedua partai tersebut bertolak belakang, lanjut Yudhi, jika ditemukan formulasinya, justru bisa saling melengkapi.
Yudhi berpendapat, sebagai bagian dari mozaik sebuah bangsa partai politik boleh membawa bendera perjuangan ideologinya. Tapi, ketika sudah masuk pada tataran kepentingan bangsa, partai politik harus rela melepaskan ego kelompoknya. ”PKS boleh membawa suara Islam. Tapi, ketika nanti menjadi penguasa, dia harus berbicara permasalahan nasional,” katanya. (cak/mk)
sumber : pks pusat n jatim
dicopy oleh simpatisan PKS Ponorogo
baca selanjutnya..

Selasa, Juni 17, 2008

Nomer 5 Untuk Karsa

sumber : PKS Jatim
dicopy oleh : Simpatisan PKS Ponorogo
baca selanjutnya..

Sabtu, Juni 07, 2008

Kasus FPI Jangan Alihkan Isu BBM

Fraksi-PKS Online: Kerusuhan yang terjadi akibat pertikaian dua kubu massa di Monas Ahad lalu yang berbuntut pada tuntutan pembubaran FPI tak pelak menyedot perhatian banyak pihak. Tak kurang dari Duta Besar AS dan Presiden SBY turut bereaksi terhadap kasus tersebut. Pers pun berebut untuk terus menyuguhkan kasus itu sebagai headline di media mereka hingga hari ini.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Hilman Rasyad Syihab mengkhawatirkan tingginya perhatian terhadap kasus Front Pembela Islam (FPI) VS Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) akan menggeser isu kenaikan BBM. Menurutnya pendapat yang menyatakan bahwa isu itu sengaja dibesarkan untuk mengalihkan gejolak massa terhadap kenaikan BBM cukup masuk akal.
"Isu BBM sepertinya tertutupi kasus Monas, padahal masih banyak yang perlu dikritisi dari kebijakan pemerintah menaikan BBM," kata Hilman di Jakarta, Selasa (3/6) malam.
Menurut Hilman dampak naiknya BBM yang sangat membebankan rakyat miskin masih harus mendapatkan porsi terbesar dari perhatian pemerintah. Penyelenggaraan Bantuan Tunai Langsung (BLT) misalnya, masih banyak masalah di sana-sini. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
"Jangan sampai isu kelompok massa tertentu melupakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin yang jumlahnya jauh lebih besar," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII ini juga mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang menangguk keuntungan dari dibesar-besarkannya kasus tersebut. Apalagi situasi sosial dan politik dalam negeri semakin menghangat pasca kenaikan harga BBM dan menjelang Pemilu 2009. Untuk itu dia meminta Pemerintah segera menyelesaikan kasus itu dengan seadil-adilnya.
Sumber : Fraksi-PKS Online
Pengirim: Khairunnisa Update: 03/06/2008 Oleh: Khairunnisa
Dicopi oleh Simpatisan PKS Ponorogo
baca selanjutnya..

Kamis, Juni 05, 2008