Jakarta,
Menghadapi krisis energi dan pangan yang membebani masyarakat menengah ke bawah serta menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan gerakan solidaritas.Seruan gerakan solidaritas itu disampaikan dalam tasyakuran Milad Ke-10 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gelanggang Olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (4/5).
”Saya serukan agar yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mendapat keuntungan lebih karena naiknya harga energi dan pangan membantu rakyat dan negara. Itu baru adil. Kita tidak ingin makmur sendiri-sendiri, tetapi ingin makmur bersama- sama,” ujar Presiden di depan massa PKS.
Untuk pukulan berat terhadap APBN berupa membengkaknya subsidi karena naiknya harga minyak mentah dunia dan harga pangan, Presiden sepakat dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring untuk tidak terlalu cepat menaikkan harga BBM. ”Menaikkan harga BBM adalah cara terakhir jika tidak ada cara lain,” kata Presiden.
Sebelumnya, Tifatul meminta pemerintah bertindak arif tidak cepat-cepat menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi. Tifatul meminta terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah penghematan dan subsidi silang agar beban APBN bisa dikurangi tanpa menaikkan harga BBM.
Presiden memuji dan sepakat dengan PKS yang bersikap optimistis dan berpikir positif dalam melihat persoalan. Dengan sikap optimistis, positif, kompak, bersatu, dan bekerja keras, Presiden yakin bahwa persoalan bangsa bisa diatasi.
Perkuat KPK
Terhadap masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, minimnya lapangan kerja, dan tidak meratanya kualitas pendidikan, Tifatul meminta agar hal-hal itu tidak memutuskan asa atau harapan dan membuat Indonesia mundur. PKS bertekad melawan kemiskinan, kebodohan, dan moralitas tak terpuji.
Moralitas tak terpuji yang dimaksud Tifatul, antara lain, adalah korupsi. Karena itu, PKS menolak pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diusulkan beberapa pihak. ”KPK justru harus diperkuat supaya pintu penyalahgunaan wewenang dipersempit,” ujarnya.
Sejalan dengan dukungan kepada KPK, PKS menegaskan tidak menerima segala macam amplop. Kader PKS yang menerima amplop akan dapat sanksi. Kader di Komisi IV DPR yang telanjur menerima amplop berisi uang Rp 1,9 miliar telah mengembalikannya kepada KPK.
Tak ada waktu bersantai
Dengan target perolehan suara PKS dalam Pemilu 2009 sebesar 20 persen, Tifatul melihat tidak ada lagi waktu bersantai. Masa kampanye yang dimulai 8 Juli 2008 akan langsung dimanfaatkan untuk melakukan aksi secara efektif dan efisien.
Konsolidasi PKS akan dilakukan bersamaan dengan sejumlah pemilihan kepala daerah, antara lain di Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Kemarin, Tifatul Sembiring juga mengatakan, soal calon presiden (capres), PKS belum mempunyai kandidat yang akan diusung. Keputusan untuk capres itu akan ditentukan oleh Majelis Syuro PKS.
”Saat ini, yang penting bagi PKS adalah memperoleh dukungan yang besar dalam pemilu legislatif mendatang,” ujarnya. (MAM/INU)
”Saya serukan agar yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mendapat keuntungan lebih karena naiknya harga energi dan pangan membantu rakyat dan negara. Itu baru adil. Kita tidak ingin makmur sendiri-sendiri, tetapi ingin makmur bersama- sama,” ujar Presiden di depan massa PKS.
Untuk pukulan berat terhadap APBN berupa membengkaknya subsidi karena naiknya harga minyak mentah dunia dan harga pangan, Presiden sepakat dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring untuk tidak terlalu cepat menaikkan harga BBM. ”Menaikkan harga BBM adalah cara terakhir jika tidak ada cara lain,” kata Presiden.
Sebelumnya, Tifatul meminta pemerintah bertindak arif tidak cepat-cepat menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi. Tifatul meminta terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah penghematan dan subsidi silang agar beban APBN bisa dikurangi tanpa menaikkan harga BBM.
Presiden memuji dan sepakat dengan PKS yang bersikap optimistis dan berpikir positif dalam melihat persoalan. Dengan sikap optimistis, positif, kompak, bersatu, dan bekerja keras, Presiden yakin bahwa persoalan bangsa bisa diatasi.
Perkuat KPK
Terhadap masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, minimnya lapangan kerja, dan tidak meratanya kualitas pendidikan, Tifatul meminta agar hal-hal itu tidak memutuskan asa atau harapan dan membuat Indonesia mundur. PKS bertekad melawan kemiskinan, kebodohan, dan moralitas tak terpuji.
Moralitas tak terpuji yang dimaksud Tifatul, antara lain, adalah korupsi. Karena itu, PKS menolak pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diusulkan beberapa pihak. ”KPK justru harus diperkuat supaya pintu penyalahgunaan wewenang dipersempit,” ujarnya.
Sejalan dengan dukungan kepada KPK, PKS menegaskan tidak menerima segala macam amplop. Kader PKS yang menerima amplop akan dapat sanksi. Kader di Komisi IV DPR yang telanjur menerima amplop berisi uang Rp 1,9 miliar telah mengembalikannya kepada KPK.
Tak ada waktu bersantai
Dengan target perolehan suara PKS dalam Pemilu 2009 sebesar 20 persen, Tifatul melihat tidak ada lagi waktu bersantai. Masa kampanye yang dimulai 8 Juli 2008 akan langsung dimanfaatkan untuk melakukan aksi secara efektif dan efisien.
Konsolidasi PKS akan dilakukan bersamaan dengan sejumlah pemilihan kepala daerah, antara lain di Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Kemarin, Tifatul Sembiring juga mengatakan, soal calon presiden (capres), PKS belum mempunyai kandidat yang akan diusung. Keputusan untuk capres itu akan ditentukan oleh Majelis Syuro PKS.
”Saat ini, yang penting bagi PKS adalah memperoleh dukungan yang besar dalam pemilu legislatif mendatang,” ujarnya. (MAM/INU)
sumber : pks-jatim.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar